Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2019

Diposting pada

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DALAM APBN 2019

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-820/MK.02/2018 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2019, pagu alokasi anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.589.324.559.000,-. Pagu tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp.3.364.383.704.000,-, dan PNBP/BLU sebesar Rp.224.940.855.000,-, dengan rincian alokasi belanja sebagai berikut:

  1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 647.522.172.000,
  2. Belanja Operasional yang meliputi biaya operasional perkantoran, pemeliharaan
    peralatan kantor maupun gedung sebesar Rp. 280.602.211.000,-.
  3. Belanja Non-Operasional sebesar Rp. 2.661.200.176.000,- yang meliputi kegiatan
    prioritas nasional dan kegiatan reguler.

Rencana Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2019

I. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, dengan anggaran sebesar Rp. 241.689.149.000,- yang digunakan untuk:

  1. Penyelenggaraan Layanan Hukum, meliputi : Layanan Penyusunan Produk Hukum dan Instrumen Hukum Lainnya, Layanan Evaluasi Produk Hukum dan Instrumen Hukum Lainnya, Pembinaan Hukum, Layanan Advokasi Hukum, dan Layanan Informasi dan Publikasi Hukum;
  2. Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan Pimpinan, Penyusunan RKBMN, Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
  3. Penyusunan formasi ASN, penyelenggaraan rekrutmen pejabat tinggi, penyusunan standar kompetensi jabatan, assessment pejabat struktural, magang pegawai ke perusahaan industri serta manajemen kinerja pegawai.
  4. Layanan Manajemen Keuangan dan Manajemen BMN;
  5. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
    a. Penyelenggaraan Kegiatan Komite Industri Nasional.
    b. Penyelenggaraan Indonesia Industrial Summit 2019;
  6. Peningkatan Kualitas Kehumasan
    a. Awareness Raising Making Indonesia 4.0.
    b. Penyelenggaraan Layanan Kehumasan Kementerian;
    c. Publikasi Kinerja Industri di Media Massa;
    d. Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian;
    e. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian.
  7. Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal
    a. Pengembangan Platform Digital e-commerce IKM.
    b. Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
    c. Pengembangan Database Industri (Data Perusahaan Industri, Data Kawasan Industri,
    Data Peluang Pasar dan Data Teknologi Industri);
    d. Pengembangan Aplikasi e-government;
    e. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
    f.  Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak dan pengembangan data center dan
    Jaringan
  8. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
    a. Penggantian Cooling Tower
    b. Penggantian Instalasi dan Power Supply Panel Listrik
    c. Upgrade/modernisasi lift low zone
    d. Pengadaan Dental Unit, Peralatan Poli Umum dan Gigi
    e. Renovasi Landscape Gedung Kantor Pusat (Tahap II) serta Penggantian Conblock Parkir
    f. Pemasangan Sistem Pencegah Kebakaran Gedung Arsip Rawa Domba
  9. Pengelolaan Pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

II. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, dengan anggaran sebesar Rp. 111.632.821.000,- yang digunakan untuk:

  1. Penyusunan Invesment catalogue industri Hasil Hutan dan Perkebunan
  2. Penyusunan/Revisi 14-RSNI yang diberlakukan dan diawasi di industri Hasil Hutan
    dan Perkebunan
  3. Penerapan standar mutu pada 25 perusahaan berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan
  4. Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan serta Konsep Desain Industri Furniture yang Diterima Pasar Internasional
  5. Pengembangan Proses Produksi dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon
  6. Penyusunan/Revisi 3-RSKKNI/KKNI di industri Hasil Hutan dan Perkebunan
  7. Penyusunan roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional
  8. Penyelenggaraan Diklat SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan untuk 130 orang
  9. Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional
  10. Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak (2-Perusahaan/Koperasi/ Kelompok Ternak)
  11. Penyusunan/Revisi 6-RSNI/SNI yang diberlakukan di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
  12. Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) untuk 100 SDM Industri Makanan dan Minuman
  13. Penyusunan 1-RSKKNI/KKNI di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
  14. Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu
  15. Penyusunan Profil Investasi Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
  16. Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi 74 perusahaan Industri Makanan dan Minuman
  17. Penyelenggaran diklat SDM Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar untuk 130 orang
  18. Regulasi terkait pengembangan industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar
  19. Penyusunan Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
  20. Penyelenggaran diklat SDM Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan untuk 100 orang
  21. Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi pangan olahan sehat untuk 2 komoditi pangan
  22. Penyusunan 6-RSNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
  23. Verifikasi Kebutuhan bahan baku untuk 2 (dua) industri pangan.
  24. Penyusunan 3-RSKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
  25. Pengawasan Penerapan SNI Wajib untuk 2 (dua) komoditi Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.
  26. Pengembangan Pilot Project Industri 4.0 di sektor makanan dan minuman.
  27. Peta Pemanfaatan Energi Alternatif Potensial untuk memenuhi kebutuhan industri agro.

III. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, dengan anggaran sebesar Rp. 123.079.282.000,- yang digunakan untuk:

  1. Penyusunan 12-RSNI industri tekstil, kulit dan alas kaki
  2. Penyelenggaraan diklat SDM industri tekstil, kulit dan alas kaki untuk 1000 orang
  3. Penyusunan 2-RSKKNI industri tekstil, kulit, kulit dan alas kaki
  4. Pengembangan Merk Nasional (National Branding) pada Produk Garmen, Fashion dan Alas Kaki untuk 3 Merek
  5. Pengembangan Pilot Project Industri 4.0 di sektor tekstil dan busana
  6. Pengembangan Pilot Project Industri daur ulang sampah plastik
  7. Penyusunan 12-RSNI Industri Kimia Hilir dan Farmasi
  8. Penyelenggaraan diklat SDM Industri Kimia Hilir dan Farmasi untuk 880 orang
  9. Branding produk industri Kimia Hilir dan Farmasi (4 merk)
  10. Bimbingan Teknis dan Sertifikasi CPOTB, CPOB dan CPKB kepada Industri Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional untuk 120 orang
  11. Revitalisasi Industri Obat Tradisional melalui bantuan 8 unit mesin/peralatan.
  12. Pilot Project Industri 4.0 di sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi
  13. Fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia
  14. Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni
  15. Penyusunan 3-RSNI Industri Kimia Hulu
  16. Penyusunan 1-SNI Wajib sektor Industri Kimia Hulu
  17. Penyusunan 1-RSKKNI Sektor Industri Kimia Hulu
  18. Promosi Investasi dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Nasional
  19. Fasilitasi Industri Kimia Hulu Nasional dalam rangka efisiensi dan diversifikasi energi
  20. Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Garam Industri
  21. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pupuk dan Pestisida
  22. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Baku Obat
  23. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia
  24. Pilot Project Industri Pasir Silika Precipitated
  25. Penyusunan 1 RSKKNI sektor Industri Bahan Galian Nonlogam
  26. Rancangan 4 SNI Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam
  27. Penyusunan 2 – SNI Wajib Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam
  28. Fasilitasi Penerapan Standar Mutu kepada 10 perusahaan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam
  29. Pengawasan kepada 10 Perusahaan terhadap penerapan SNI Wajib Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam
  30. Penyusunan Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Daya Saing Sektor IKTA

IV. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dengan anggaran sebesar Rp. 126.731.100.000,- yang digunakan untuk:

  1. Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
  2. Penyusunan 3 (empat) Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI) industri
    maritim, alat transportasi dan alat pertahanan
  3. Penyusunan Insentif Bea Masuk Bahan Baku dan Komponen Alat Angkutan dan Mekanisasi Pertanian
  4. Penyusunan Roadmap Rencana Strategis Pengembangan Industri Komponen Pesawat
    Terbang
  5. Pengembangan Pilot Project Industri 4.0 di sektor otomotif
  6. Penyusunan 1 (satu) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Elektronika dan Telematika
  7. Penyusunan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Elektronika dan Telematika
  8. Penyusunan 1 (satu) Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Industri (RSKKNI) sektor Industri Elektronika dan Telematika
  9. Pusat Pengembangan Inovasi dan Peningkatan Akses Pasar
  10. Pilot Project Industri 4.0 di Sektor Elektronika
  11. Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
  12. Penerapan standar industri pada 5 industri permesinan dan alat mesin pertanian
  13. Rancangan 2-Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
  14. Pusat Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
  15. Peningkatan kapasitas produksi 17 juta ton baja nasional
  16. Penyusunan 3-Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk industri Logam
  17. Rancangan 2-Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri Logam.

V. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan alokasi anggaran sebesar Rp 379.810.561.000,- yang digunakan untuk :

  1. Fasilitasi Pengembangan Produk untuk 650 IKM melalui fasilitasi peningkatan kualitas dan desain produk, bahan baku serta sarana produksi;
  2. Fasilitasi peningkatan kemampuan untuk 87 sentra IKM melalui pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan, serta pengembangan e-smart;
  3. Fasilitasi pembangunan wirausaha industri sebanyak 3.035 wirausaha melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan Start Up Capital;
  4. Restrukturisasi Mesin/Peralatan melalui pemberian bantuan keringanan harga untuk pembelian mesin peralatan produksi pada 40 IKM;
  5. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan IKM Melalui 9 UPT;
  6. Peningkatan kualitas Desain Kemasan dan Produk bagi 450 IKM melalui Klinik Hak Atas Kekayaan Intelektual IKM, Klinik Pengembangan Desain Merek dan Kemasan, serta Pemanfaatan TPL IKM, Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Konsultan IKM;
  7. Pengembangan Platform Sistem Informasi Pembinaan Ditjen IKM;
  8. Penyelenggaraan layanan pengembangan industri persepatuan Indonesia di BPIPI;
  9. Penumbuhan, pengembangan dan penyebaran IKM di 34 provinsi melalui dekonsentrasi.
  10. Implementasi Peta Jalan Making Indonesia 4.0 Ditjen Industri Kecil dan Menengah

VI. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian, dengan anggaran sebesar Rp. 45.449.543.000,- yang digunakan untuk:

  1. Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Teretntu;
  2. Reviu terhadap Laporan Keuangan-BMN, Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
  3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perindustrian, Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi Zona Integritas (ZI), dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Sesuai Kebijakan Pengawasan;
  5. Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
  6. Bimbingan dan Pengawalan Kegiatan Prioritas Kementerian Perindustrian;

VII. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, dengan anggaran sebesar Rp. 655.489.735.000,- yang digunakan untuk:

  1. Perumusan dan penyusunan standar industri sebanyak 100 standar.
  2. Pembinaan, Pengawasan dan Penyidikan Standardisasi Industri (10 rekomendasi)
  3. Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Uji di Pusat Pertumbuhan Industri (5 unit)
  4. Penyusunan 3 (tiga) Kebijakan Penurunan Emisi GRK Sektor Industri
  5. Penyusunan 5 (lima) Kebijakan Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau
  6. Pengembangan dan Penerapan 8 (delapan) paket litbang Teknologi Industri untuk
    meningkatkan daya saing industri nasional (8 paket)
  7. Audit Teknologi pada 10 Industri
  8. Pemanfaatan Inovasi Teknologi Industri untuk 50 wirausaha industri/BUMDes
  9. Penelitian dan pengembangan industri sebanyak 51 litbang di 11 (sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Baristand Industri;
  10. Layanan Sertifikasi Produk Industri;
  11. Kajian Ekosistem Inovasi Industri Agro untuk mendukung Industri 4.0;
  12. Pemetaan THIO Litbangyasa Industry 4.0.

VIII. Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional, dengan anggaran sebesar Rp. 119.379.658.000,- yang digunakan untuk:

  1. Fasilitasi dan Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan Industri untuk 8 (delapan) industri dalam negeri;
  2. Penyusunan 3 (tiga) Kesepakatan terkait Akses Sumber Daya Industri Internasional dan Jaringan Produksi Global;
  3. Fasilitasi 18 Perusahaan dalam rangka akses jejaring rantai supply global;
  4. Industrial Intelligence (Market Research Potensi Pasar Internasional bagi Produk
    Industri);
  5. Peningkatan kapasitas pelaku dan pembina industri daerah untuk perencanaan dan pengembangan eksporuntuk 500 pelaku usaha;
  6. Penyusunan 12 Posisi Runding dalam Perjanjian Internasional;
  7. Penyusunan 1 (satu) Kajian Mitigasi Dampak Penerapan FTA-CEPA terhadap Daya Saing Industri Nasional;
  8. Capacity Building Peningkatan kemampuan akses pasar industri nasional ke luar
    negeri untuk 320 pelaku usaha;
  9. Pengembangan 3 (tiga) Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular (KSST).
  10. Penyusunan Roadmap Rencana Zonasi Industri
  11. Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri
  12. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dalam Proyek Strategis Nasional
  13. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Promosi Kawasan Industri Prioritas
  14. Pembangunan Politeknik Cilegon

IX. Program Pengembangan SDM Industri, dengan anggaran sebesar Rp. 1.786.062.710.000,- yang digunakan untuk:

  1. Penyediaan 71.900 Orang Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi);
  2. Penyediaan 290 Orang SDM Asesor, Wirausaha, dan Konsultan Industri;
  3. Penyusunan 20 SKKNI Sektor Industri;
  4. Penyelenggaraan 3 unit Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri;
  5. Pembentukan 20 Unit LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji
    Kompetensi) Unit Diklat;
  6. Sertifikasi Tenaga Kerja Industri Kompeten sebanyak 15.000 Orang.
  7. Pembangunan 8 Unit Pusdiklat Industri dan Balai Diklat Industri.
  8. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri
  9. Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri untuk 6.600 Siswa dan Pendidikan
    Vokasi, TPL dan Akademi Komunitas Industri untuk 11.400 Mahasiswa;
  10. Penyusunan 23 Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi;
  11. Renovasi 23 Paket Bangunan/Gedung Pendidikan Vokasi Industri;
  12. Penyediaan 21 Paket Peralatan Workshop, Laboratorium, dan TUK Politeknik dan Akademi Komunitas Industri
  13. Penyelenggaraan Pendidikan D-1 dan D-2 Industri untuk 900 Orang;
  14. Penyediaan Tenaga Pengajar Profesional (Silver Expert) di SMK sebanyak 1000 Orang;
  15. Pilot Project Learning Factory Industry 4.0 sebanyak 3 unit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.